Jumat, September 24, 2021
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berhasil Terapkan Transaksi Non Tunai, Kaltara Jadi Percontohan

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) telah menerapkan transaksi non tunai sebagai metode pembayaran sejak 2019. Sehingga dipastikan semua perangkat daerah sudah melaksanakan transaksi non tunai dan itu dibuktikan pelaksanaannya oleh pihak ke tiga, penerima hibah dan penerima bantuan sosial.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Suriansyah yang mewakili Gubernur Kaltara saaat, didaulat menjadi narasumber dalam talkshow yang diadakan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (7/4) bertempat di meeting room Hotel Luminor.

Talkshow yang bertema Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) merupakan rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang dimulai sejak tanggal 5 April hingga 8 April 2021 dan diadakan secara daring maupun luring.

Hadir juga sebagai narasumber Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Markro dan Keuangan Kemenko Perekonomian), Bambang Dwi Anggono (Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika), Sugeng (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Astera Primanto (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), dan Mochamad Ardian (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), serta sebagai moderator Andi F. Noya.

Dalam kesempatan ini, Andi F. Noya juga mengajukan pertanyaan kepada Provinsi Kalimantan Utara mengenai pemberian kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi digital dan keberhasilan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk terlibat dalam transaksi elektronifikasi.

“ETPD bisa berjalan sangat baik karena didukung oleh beberapa hal, yang pertama bahwa pimpinan kami mempunyai komitmen visi dan kebijakan agar pengelolaan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan anggaran bisa akuntabel, transparan, dan bersih,” ungkap Suriansyah.

“Memang tidak mudah, karena bagi rekan-rekan kita, pihak ketiga rekanannya itu sudah terbiasa dengan dunia eletronik seperti ini. Tetapi bagi saudara-saudara kita penerima hibah, bansos (bantuan sosial, Red) masyarakat kita yang belum terbiasa ini membutuhkan trik-trik tertentu agar pelaksanaan transaksi non tunai ini bisa berjalan dengan baik,” sambung Suriansyah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak perbankan yang dikoordinir oleh Bank Indonesia guna memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang transaksi non tunai.

“Jadi kepada petugas-petugas kita di lapangan terutama ketika ada bansos dan hibah semua kita gerakkan. Termasuk PNS dan PTT kita untuk terjun ke masyarakat,” imbuhnya.

Bank Indonesia aktif sebagai fasilitator dalam rangka mendorong transaksi non tunai dan terdapat fasilitas berupa QR Indonesia Standard (QRIS). Kemudian dalam peningkatan kualitas Provinsi Kaltara mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara yang selalu menjadi narasumber dalam sosialisasi yang diadakan pemerintah mengenai penggunaan transaksi non tunai. “Kami juga sudah tergabung dengan finance technology untuk pembayaran pajak sepeda motor secara online,” lanjutnya.

Di akhir talkshow, diberikan kesempatan kepada Sekda Suriansyah untuk memberikan catatan penting. Sekda Suriansyah mengucapkan terima kasih kepada pihak perbankan, Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara yang telah mendukung pelaksanaan transaksi non tunai dan membantu dalam mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Sekda Suriansyah, melalui forum ini memberikan catatan kepada Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Agar jaringan komunikasi dapat menjangkau daerah perbatasan dan keadilan pelayan kepada masyarakat di perbatasan dapat berjalan.

“Kaltara ini daerah perbatasan, kondisi geografisnya sulit dijangkau. Beberapa desa yang berada dikecamatan yang ada di perbatasan mohon dibantu. Karena memang belum semua daerah bisa kita layani dengan transaksi non tunai,” pungkasnya. (ahy/red/hms)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER